Daftar Lengkap perusahaan BUMN Indonesia

PT Berdikari (Persero) semula bernama PT Pilot Proyek Berdikari (PT PP Berdikari),    PT PP Berdikari dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 01/EK/KEP/1966 tanggal 12 Agustus 1966, tertuang dalam Akte Pendirian No. 24 tanggal 15 Agustus 1966 oleh Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Pada tanggal 7 April 2000 Perusahaan PT PP Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 yang dituangkan dalam Akta No. 16 tanggal 22 Agustus 2000 oleh Notaris Betsil Untayana, SH serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-22369HT.01.04-TH2000 tanggal 12 Oktober 2000.

PT Berdikari (Persero) yang merupakan BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah yang salah satunya turut serta berkontribusi mensukseskan program pemerintah untuk membantu meningkatkan penyediaan pangan hewani yang aman dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Tujuan khususnya adalah terjaminnya ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, meningkatkan populasi dan produktivitas dan meningkatkan serta mempertahankan status kesehatan hewan, jaminan keamanan produk dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong semen di dalam negeri, dan disisi lain ikut serta dalam menunjang peningkatan ekspor non-migas.

Pabrik PT. Kertas Kraft Aceh dengan kapasitas terpasang 135.000 ton pertahun dibangun didaerah zona industri Lhokseumawe, Aceh Utara dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada di daerah Aceh antara lain kayu serta panjang Pinus Merkusii sebagai bahan baku kayu dan gas alam sebagai bahan bakar.

Dengan keberadaan industri kertas didaerah Aceh diharapkan dapat memacu peningkatan perekonomian di daerah ini. Dan sebagai penggerak dan stabilisator pembangunan nasional, akan  memberikan hasil dan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Lokasi pabrik berada di Zona Industri Lhokseumawe sekitar 26 km dari Lhokseumawe, Aceh Utara. Sebagian jalan yang menuju lokasi sepanjang 10,5 km adalah jalan desa yang diperlebar oleh PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) menjadi 7-8 meter.

Didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Pendirian Perusahaan Perseroan Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka tertanggal 30 Desember 1996 oleh Notaris Chufran Hamal, SH. di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Nomor C2-1820HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997.

PT. Pindad (Persero) adalah BUMN yang memiliki Visi : Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategik.

Kantor Perwakilan

PT.Pindad
Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120

Phone : +62 21 3806929
Fax : +62 21 3814039
pindadjkt@pindad.com